Suhajar mengatakan, pentingnya upaya antisipasi tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Jokowi.
Menurutnya, kondisi ini mengharuskan wali kota dan jajarannya mampu mengelola organisasi pemerintahan dengan baik.
Sebab, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, termasuk ke wilayah perkotaan.
Baca Berita :
CBA Jabarkan Dugaan Penyimpangan Anggaran Retribusi Pemkab Bogor
Dirinya mengungkapkan bahwa pengelolaan urbanisasi di Indonesia belum optimal. Hal ini terlihat dari dampak urbanisasi terhadap perekonomian nasional. Dia menjelaskan, dari peningkatan 1 persen penduduk perkotaan, hanya mampu meningkatkan 1,4 persen produk domestik bruto (PDB) per kapita.
Capaian ini lebih rendah dibanding dampak positif urbanisasi terhadap perekonomian di negara Cina maupun negara-negara Asia Timur dan Pasifik.
