drh Slamet secara tegas menolak rencana pemerintah tersebut, karena menurutnya impor beras kali ini merupakan ekses dari buruknya tata kelola beras nasional yang terlihat dari rendahnya data serapan perum bulog saat panen raya (Bulan Maret hingga Mei) yang hanya mencapai sekitar 41 ribu ton saja sehingga bulog tidak bisa mengamankan stok CBP di akhir tahun.
Meskipun data BPS yang juga di adopsi oleh Kementrian Pertanian menunjukkan bahwa terdapat surplus beras 1,7 juta ton yang tersebar di masyarakat, namun Bulog tetap kesulitan menyerap beras petani karena harganya yang sudah melambung jauh sehingga pemerintah harus melakukan impor.
Baca berita:
Tidak Terasa Manfaatnya bagi Petani, PKS Kritik Anggaran Ratusan Miliar Cuma Untuk Cetak Kartu Tani
“Seharusnya pemerintah duduk bersama untuk menentukan kebijakan beras nasional khususnya dalam menyambut panen raya yang merupakan kesempatan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah,” tegas Slamet.
Politisi senior PKS ini mengungkapkan bahwa pemerintah seharusnya sudah memetakan persoalan beras ini sejak awal.
